Bahkan, hal ini ditengarai terjadi sejak saat Komjen Budi Gunawan menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri semasa menjabat Wakil Presiden dan Presiden dalam kurun waktu 1999-2004.
"Sudah bukan rahasia umum, calon Kapolri ini sejak jadi ajudan Megawati mendapat banyak privilege bisnis sehingga dijuluki pemegang rekening gendut," jelas politisi senior Rachmawati Soekarnoputri dalam pesan singka malam ini, Selasa 13 Januari 2015 melalui pesan singkat.
Maka, putri Bung Karno ini mengapresiasi langkah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006.
"Bravo KPK. Acungan jempol bagi KPK/PPATK! Maju terus pemberantasan korupsi," serunya.
Karena itu, pencalonan Komjen Budi Gunawan harus dibatalkan. Kalau dipaksakan, dia menilai, itu menjadi awal kehancuran institusi Polri. Karena masyarakat tidak akan percaya lagi kepada korps Bhayangkara, yang menjadi benteng penegakan hukum.
Namun berkebalikan dengan hal tersebut, baik PDI P maupun Komisi III DPR tetap ngotot untuk melanjutkan fit and proper test kepada Budi Gunawan. Alasan utamanya, Komisi III DPR melihat ada ketakjelasan KPK dalam penetapan itu.
Pertimbangannya, karena masih belum jelas, apakah KPK mengumumkan ini dalam rangka hukum atau politik. Seharusnya, kalau murni kepentingan hukum, sebelum ini (Budi sudah) ditetapkan (sebagai tersangka)," jelas Wakil ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa, di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2015.
Desmond memberi contoh ketakjelasan KPK itu pada dua kasus. Yang pertama adalah kasus dugaan korupsi pada Mantan Menteri Agama Suryadharma Alie yang saat itu juga menjabat Ketua Umum PPP. Penetapan dilaksanakan saat yang bersangkutan aktif mendukung pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
Yang kedua, penetapan KPK kepada Hadi Purnomo, di hari yang sama saat dirinya pensiun sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang tepat jatuh di hari ulang tahunnya, sebagai tersangka.
"Apakah KPK bisa dipercaya? Belum tentu. Contoh kasus Pak Hadi Purnomo. Dia berhenti ketua BPK, ditersangka-kan. Tapi sampai sekarang kasusnya tak jalan. SDA juga seperti itu," jelas Desmond.
"Kalau BG ditetapkan tersangka karena mau jadi kapolri, tapi ternyata nanti kasusnya tak jalan, kan kasihan BG-nya. Komisi III khawatir penetapan ini bluffing saja. Kita ingat tragisnya Pak Hadi. Dia pensiun, dia ultah, di hari itu juga ditetapkan dan kasusnya tak tuntas. Sama saja menyandera orang."
"Kalau kasusnya normal, harusnya sejak awal. Kami tak ingin terjebak pada hal yang tak jelas."
Karena itulah dia menegaskan hasil rapat internal Komisi III memutuskan proses fit and proper test tetap dilanjutkan.
--------
Menanggapi hal tersebut, Fadjroel Rahman, tak berlama-lama, langsung menuding PKS sebagai pihak yang harus disalahkan atas pemilihan Budi Gunawan.
"tuh PKS partai ustadz yg ngotot dukung BG tersangka KPK", tuding Fadjroel melalui akun twitternya, Selasa, 13 Januari 2015.
Selain Fadjroel, akun yang dikenal keras mendukung Jokowi, @PartaiSocmed juga mempertanyakan ngketeguhan KMP dan KIH yang kali ini kompak ngotot mendukung BG,
Meski mendukung Presiden, @PartaiSocmed tak serta merta membela Jokowi mati-matian sebagai presiden, sampai-sampai tidak bisa membedakan lagi mana benar dan mana yag salah
"Mendukung yang benar itu haruslah obyektif. Kritiklah jika memang Jokowi salah. Ingat, Jokowi juga manusia biasa", imbuhnya.
Sementara itu, jurnalis senior Zulfiani Lubis yang biasa disapa Uni Lubis ini menuliskan, istilah nabok nyilih tangan, (memukul dengan meminjam tangan lain) tidaklah terlalu tepat. Karena yang jelas Jokowi calonkan BG sbg kapolri itu artinya dia anggap BG layak. Alasan 'dekat' jg dipakai.
Uni Lubis juga mengatakan, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang mencalonkan seseorang sebagai Kapolri,lalu orang itu jadi tersangka dugaan korupsi
Menjawab tudingan Fadjroel, @Suryadelalu menuliskan, ""Orang Charlie Hebdo ditembak mati, yang salah PKS. BG diusulkan Jokowi jadi Kapolri, yang salah PKS. Demi Tuhannnn...!!!"
Sementara Afwan Riyadi menuliskan, apapun yang terjadi, para pendukung Jokowi tak bisa lagi menuding pihak lain, termasuk kalangan DPR sebagai penyebab terpilihnya BG sebagai Kapolri karena bukti menunjukkkan, Jokowi lah yang memilih dan mencalonkan BG sebagai calon tunggal Kapolri.
"Mau muter pake alasan dan cerita apa aja, kalian gak bisa mungkir bahwa Jokowi itu cacat dalam mengurus negeri ini", demikian tulis Afwan dalam akunnya @af1_.
"Teori Jokowi mendorong KPK menangkap BG memperlihatkan dia menggunakan alat negara untuk kepentingan politiknya. Ini jahat", imbuh Afwan.
"Kalau bukan itu teorinya, berarti Jokowi lemah dalam komitmen penegakan hukum. Milih calon tunggal Kapolri kok yg bermasalah?".
Agak diragukan bahwa Fadjroel sebagai orang yang menganggap Jokowi selalu benar akan mampu menerima kenyataan bahwa bukan PKS lah penyebab semua ini.[piyungan]
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !